PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, APAKAH MELIBATKAN MASYARAKAT DAN TRANSPARAN?

Main Article Content

Baiq Rosyida
Wirawan Suhaedi
Intan Rakhmawati

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur. Penilaian tingkat partisipasi dan transparansi berdasarkan penilaian dari sudut pandang masyarakat. Data penelitian diperoleh dengan melakukan survey melalui 31 pernyataan yang diberikan kepada responden. Data diperoleh dari 11 desa, yaitu 6 desa di Lombok Barat dan 5 desa di Lombok Timur. Jumlah responden 162 orang.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa dan persepsi mereka tentang transparansi pengelolaan keuangan desa dalam kategori tinggi. Sedangkan jika dibandingkan antar kabupaten, tingkat partisipasi dan persepsi masyarakat tentang transparansi di Kabupaten Lombok Timur lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Lombok Barat.


Kata Kunci : Partisipasi, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa


 


 

Article Details

How to Cite
Rosyida, B., Wirawan Suhaedi, & Rakhmawati, I. (2020). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, APAKAH MELIBATKAN MASYARAKAT DAN TRANSPARAN?. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 19(1), 122-140. https://doi.org/10.29303/aksioma.v19i1.94
Section
Articles

References

Aloys, I. D., Budiarti, L., Haryadi. (2017). Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 (Paska UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Simposium Nasional Akuntansi XX. Jember: Ikatan Akuntan Indonesia
Bastian, I. (2009). Sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Hardiyanti, T.R. (2017). Best Practice Pengelolaan keuangan Desa (Studi Pada Desa Gelangsar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat). Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.
Indriantoro, N., Supomo, B. (2002). Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE UGM.
Isti, D. N., Komar, O., Heryanto, N. (2017). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah 1 (2017).
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Laksana, N. S. (2013) Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta, Kebijakan dan Manajemen Publik 1 (2013).
Rinanto, E. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa di kecamatan Gunungsari dan kecamatan Narmada). Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.
Sari, D. L., Hasyim, A., Nurmalisa, Y., (2017). Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Lampung: FKIP Universitas Lampung
Suhaedi, W., Astuti, B.R.D., Rakhmawati, Intan. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa. Aksioma 14 (2015).
Suhaedi, W., Astuti, B.R.D., Rakhmawati, Intan. (2016). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa. Aksioma 16 (2016)
Toyyib, M., Haryadi, B., Asy’ari, M. A. (2017). Perayaan Musrenbangdes Sebagai Ajang Ceremonial Tahunan. Simposium Nasional Akuntansi XX. Jember: Ikatan Akuntan Indonesia.
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa
Wahyudi, A., Pancawati, R. S., Nurabiah. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. Simposium Nasional Akuntansi XX. Jember: Ikatan Akuntan Indonesia.
Wibisono, Nurharibu, Purnomo, H. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun. Jurnal Akuntansi dan sistem Informasi 2 (2017)
Wirashanthi, K. D. (2017). Evaluasi Penatausahaan dan pelaporan Keuangan Desa di Kabupaten Lombok Barat. Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.